Ketua DPRD Lingga Apresiasi Pemkab atas Raihan Opini WTP ke-8 Berturut-turut – Kutipan

KUTIPAN – Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, S.Sos., memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Lingga atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Riau. Opini tersebut merupakan yang kedelapan kalinya diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Lingga.

Maya Sari menilai, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga telah menjalankan roda pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kita sangat mengapresiasi pencapaian opini ini. Capaian ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (23/05/2025).

Menurutnya, raihan opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administratif, tetapi juga cerminan kinerja aparatur pemerintah daerah yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, agar ke depan tidak muncul persoalan yang dapat menghambat pembangunan daerah.

“Capaian ini tentu sangat membanggakan karena mencerminkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini juga menjadi indikator meningkatnya kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah,” tambahnya.

Ketua DPRD Lingga juga berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Harapannya, opini WTP ini tidak hanya menjadi prestasi seremonial, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa laporan tersebut disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, bebas dari kesalahan material, dan mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.